DESA

PEMERINTAHAN DESA

DASRIL RADJAB,SH.MH

Dosen Hukum Pemerintahan Desa Fakultas Hukum Unja

I. PENGERTIAN DESA

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul "dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa,   Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, dan  Sekretaris desa  diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

II.TUGAS,WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA 

Urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangannya desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan , pembentukan badan usaha milik desa, kerja sama antar desa ;

a.    urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat desa dalam penyediaan sarana prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa ,irigasi desa dan pasar desa ;

b.    urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat melalalui pembinaan kehidupan sosial masyarakat seperti bidang kesehatan , pendidikan dan adat istiadat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa mempunyai wewenang:

a.    memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;

b.    mengajukan rancangan peraturan desa;

c.    menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;

d.    menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;

e.    membina kehidupan masyarakat desa;

f.     membina perekonomian desa;

g.    mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;

h.    mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan PPU; dan

i.      melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. Kewajiban lain Kepala Desa memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati  kepada BPD, serta mengimformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Selanjutnya dijelaskan sebagai berikut:

a.    laporan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah , pemerintah provinsi , pemerintah kabupaten Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;

b.    memberikan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) adalah keterangan seluruh proses pelaksanan peraturan desa termasuk APBDes .LKPJ ini disampaikan kepada BPD 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD;

c.    mengimformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat adalah memberi imformasi berupa pokok-pokok kegiatan  dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diimformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)        

1. Fungsi BPD

Menurut Pasal 34  PP No 72 Tahun 2005 BPD berfungsi   menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

2. Wewenang BPD

a.    membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa;

b.    melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

c.    mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

d.    membentuk panitia pemilihan kepala desa;

e.    menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan

f.     menyusun tata tertib .

3. Hak  BPD :

a.    meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;

b.    menyatakan pendapat.

4. Hak dan kewajiban anggota BPD

a.    Anggota BPD mempunyai hak :

b.    mengajukan rancangan peraturan desa;

c.    mengajukan pertanyaan;

d.    menyampaikan usul dan pendapat;

e.    memilih dan dipilih; dan

f.     memperoleh tunjangan.

IV. KEWENANGAN DESA

Kewenangan Desa adalah  hak dan kekuasaan Pemerintahan Desa dalam mengurus dan menyelenggarakan Rumah Tangga Sendiri. Kewenangan Desa menurut Pasal 206 UU No. 32 tahun 2004  sebagai berikut: ”Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

a.    urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;

b.    urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

c.    tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota;

d.    urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangan-undangan diserahkan kepada desa.

Urusan pemerintahan lainnya : diserahkan kepada desa

RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN  KABUPATEN/KOTA YANG DAPAT DISERAHKAN KEPADA DESA, DI ANTARANYA

1.   Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan

a.    pemberian rekomendasi ijin usaha penangkar benih pertanian;

b.    pengaturan pemanfaatan air pada tingkat usaha tani;

c.    pengaturan pelaksanaaan penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;

m.  rekomendasi pemberian ijin pengelolaan perlebahan non budidaya;

n.    pengelolaan balai benih ikan yang ada di desa;

o.    pemeliharaan irigasi desa;

2.   Bidang Pertambangan dan Energi serta Sumber Daya Mineral

a.    pengelolaan dan pemberian ijin pertambangan bahan galian golongan C dibawah satu hektar tanpa memakai alat berat kepada penduduk desa yang bersangkutan;

b.    rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan;

c.    rekomendasi pemberian ijin penambangan bahan galian golongan C yang memakai alat berat diatas 1 (satu) hektar;

d.    rekomendasi pemberian ijin pengelolaan bahan galian A dan B;

e.    rekomendasi pemberian ijin pembangunan tenaga listrik yang baru;

f.     rekomendasi pemberian ijin pembukaan pertambangan rakyat di desa;

g.    pembinaan terhadap pertambangan rakyat;

h.    rekomendasi pemberian ijin pemanfaatan air bawah tanah dan atau sumber mata air di desa.

3.   Bidang Kehutanan dan Perkebunan

a.    pengelolaan hutan desa;

b.    rekomendasi pemberian ijin terhadap pengambilan tumbuhan dan penangkapan satwa liar yang dilindungi;

c.    rekomendasi pemberian ijin pengelolaan hutan yang ada dalam desa kepada pihak ketiga;

d.    rekomendasi pemberian ijin perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal desa;

e.    penghijauan dan , konservasi tanah yang terdiri dari kebun bibit desa yang telah diserahkan kepada desa dan pengelolaan embung-embung air yang sudah dibangun di desa;

f.     rekomendasi pemberian ijin pengambilan hasil hutan non kayu dalam ulayat desa;

g.    pelestarian hutan desa;

h.    rekomendasi pemberian ijin perluasan tanaman perkebunan;

4.   Bidang Perindustrian dan Perdagangan

a.    rekomendasi pemberian ijin investor dibidang industri;

b.    pengaturan terhadap aset bahan baku industri yang ada di desa;

c.    rekomendasi pemberian ijin HO;

d.    pembinaan mengenai keamanan industri makanan yang di produksi rumah tangga di desa;

e.    pembinaan rumah potong hewan yang ada di desa;

5.   Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

e.    pengelolaan pasar desa dan tempat pelelangan lkan;

f.     pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif.

6.   Penanaman Modal

a.   Memberikan informasi pasar lokal.

7.   Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

a.    pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja;

b.    pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;

c.    pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;

d.    pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan jenis pekerjaan dan status pekerjaan;

e.    pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;

f.     pemberian surat rekomendasi bagi penduduk yang akan bekerja ke luar negeri.

8.   Bidang Kesehatan

a.    penyuluhan sederhana tentang pemberantasan penyakit menular;

b.    pembinaan bidan desa dan poliklinik desa;

c.    memfasilitasi dan memotivasi pelaksanaan kegiatan gerakan sayang ibu;

d.    pemantaun terhadap dukun bayi;

e.    memfasilitasi pelaksanaan, pemberian makanan tambahan penyuluhan dan pemberian makanan tambahan pemulihan;

f.     pengelolaan posyandu;

g.    pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;

h.    pengelolaan dana sehat;

i.      pengelolaan kegiatan tanaman obat keluarga (toga);

j.      penyelenggaraan upaya sarana kesehatan tingkat desa;

k.    penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;

l.      pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di desa;

m.  pemantauan peredaran dan pemakaian alat kontrasepsi;

n.    pelaksanaan penyuluhan tentang keluarga berencana;

o.    pembinaan terhadap kader keluarga berencana;

p.    pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga.

9.   Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

a.    memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan TK, SD, SLTP, SLTA;

b.    memberikan kontribusi untuk melengkapi, merawat dan merehabilitasi sarana pendidikan seperti: pembangunan fisik, gedung, meubel, pengadaan, laboratorium, perpustakaan dan buku pegangan siswa;

c.    Memberikan    kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan seperti uang lelah, kelebihan jam mengajar, transportasi dan perumahan guru untuk daerah terpencil;

d.    memberikan kontribt si penyediaan bahan belajai, tempat belajar dan fasilitasi lain bagi pendidikan luar sekolah;

e.    memfasilitasi terselenggaranya berbagai kursus­kursus ketrampilan;

f.     membina Taman Bacaan Masyarakat pada pusat kegiatan belajar masyarakat;

g.    memfasilitasi dan memotivasi kelompok-kelompok belajar yang ada di desa;

h.    pendataan siswa untuk GN-OTA;

i.      penyelenggaraan pendidikan anak dini usia;

j.      pendataan warga buta huruf/aksara.

10. Bidang Sosial

a.    pembinaan terhadap masyarakat lokal adat sebagai pemilik sumber daya genetik;

b.    mengeluarkan surat keterangan miskin;

c.    memfasilitasi pengurusan orang terlantar;

d.    rekomendasi pemberian ijin pembangunan sarana sosial;

e.    menerbitkan surat keterangan untuk kegiatan sosial;

f.     menggali, membina dan mengembangkan bermacam seni, yang upacara adat, dan adat istiadat yang berlaku di desa;

g.    pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;

h.    pembinaan pekerja sosial, masyarakat dan organisasi sosial.

11. Bidang Penataan Ruang

a.    rekomendasi pemberian ijin IMB yang berada di jalan desa;

b.    pemberian ijin IMB untuk rumah desa yang sederhana;

c.    penataan tata lingkungan pada permukiman perdesaan;

d.    pengelolaan lokasi perkemahan dalam desa.

12. Bidang Permukiman/Perumahan

a.    penetapan dan pengelolaan tanah kas desa dan aset desa;

b.    pengaturan tata permukiman pedesaan;

c.    pemberian bantuan pemugaran rumah;

d.    penetapan standar rumah layak huni tingkat lokal;

e.    memfasilitasi pembangunan rumah layak huni tingkat lokal.

13. Bidang Pekerjaan Umum

a.    memfasilitasi pemeliharaan rutin jalan Kabupaten yang berada di desa yang terdiri dari: pembersihan semak, pembersihan saluran/ bandar, pembersihan bahu jalan, pembersihan gorong-gorong;

b.    pengelolaan dan pemanfaatan proyek Air Bersih yang ada dalam desa;

c.    pengelolaan dan pemeliharaan pompanisasi, jaringan irigasi yang ada di desa;

d.    pengelolaan saluran irigasi yang terdiri dari rambahan dan membuang sedimentasi;

e.    pengaturan kegiatan operasi dan perawatan ringan saluran irigasi sekunder, tersier dan kwartet;

f.     pengaturan operasi dan perawatan jaringan irigasi kecil (PIK) yang sudah dikonstruksi;

g.    pengelolaan embung/telaga yang sudah dikonstruksi;

h.    pengaturan dan pengendalian fungsi serta tertib pemanfaatan jalan desa;

i.      pengelolaan sumber daya air di desa;

j.      memfasilitasi pembangunan dan mengelola tempat Mandi, Cuci dan Kakus (MCK);

k.    pemantaun kelas jalan Kabupaten yang ada di desa.

14. Bidang Perhubungan

a.    pembinaan terhadap penggunaan alat UTTIP (Ukuran, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya);

b.    pemeliharaan rambu-rambu jalan serta alat perlengkapan jalan lainnya yang berada di desa;

c.    rekomendasi pemberian ijin pengelolaan angkutan antar desa dan pusat pertokoan di desa;

d.    pembangunan terminal angkutan desa.

15. Bidang Lingkungan Hidup

a.    pengelolaan penampungan air hujan;

b.    pengawasan terhadap perusakan lingkungan hidup di desa;

c.    penetapan standar lingkungan;

d.    melindungi suaka yang ada di desa;

e.    pemantauan terhadap penangkapan ikan dengan bahan dan alat terlarang di perairan umum di wilayah desa.

16. Bidang Politik Dalam Negeri dan Administrasi Publik

a.    memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b.    penetapan organisasi Pemerintah Desa;

c.    memfasilitasi pembentukan Lembaga Kemasya­rakatan;

d.    memfasilitasi pembentukan BPD;

e.    memfasilitasi penetapan batas desa,

f.     memfasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

17. Bidang Otonomi Desa

a.    rekomendasi pemberian ijin pendirian tempat penyewaan kaset video, play station dan sejenisnya;

b.    penelitian dan pendataan potensi desa;

c.    pemantaun peredaran/pemutaran film keliling;

d.    rekomendasi pemberian ijin pendirian waning telepon dan sejenisnya;

e.    rekomendasi pemberian ijin usaha perbengkelan, pertokoan, warung, pemondokan, rumah makan;

f.     pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat desa dibidang pengairan;

g.    rekomendasi  pemberian ijin         mendirikan, membongkar, mengubah saluran irigasi di desa;

h.    penetapan kerjasama antar desa dalam pemanfaatan irigasi air;

i.      pembangunan jalan desa;

j.      pengelolaan jaringan irigasi skala kecil di desa;

k.    rekomendasi pemberian ijin pengelolaan dan pengusahaan potensi sumber daya alam desa;

l.      penetapan perangkat desa;

m.  penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);

n.    pemberdayaan dan pelestarian lembaga adat;

o.    penetapan peraturan desa;

p.    penetapan kerjasama antar desa;

q.    rekomendasi pemberian ijin parkir/pemangkalan kendaraan di pasar, tempat wisata dan lokasi lainnya yang ada di dalam desa;

r.     pemberian ijin penggunaan gedung pertemuan/ balai desa;

s.    rekomendasi pemberian ijin hak pengelolaan atas tanah kas desa;

t.     rekomendasi pemberian ijin keramaian di desa.

18. Bidang Perimbangan Keuangan

a.    pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan pajak Kabu paten / Kota;

b.    pengelolaan bagian desa dari hasil penerimaan retribusi tertentu Kabupaten/Kota.

19. Bidang Tugas Pembantuan

a.    memberikan rekomendasi perrr_intaan bantuan kepada pemerintah daerah;

b.    pengelolaan dana bantuan bencana alam dais keadaan darurat lainnya dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pihak lain yang tidak mengikat;

c.    penyelenggaraan tugas pembantuan.

20. Bidang Pariwisata

a.    pengelolaan obyek wisata dalam desa di luar rencana induk pariwisata;

b.    pengelolaan tempat rekreasi dan hiburan umum dalam desa;

c.    rekomendasi pemberian ijin pendirian pondok wisata pada kawasan wisata di desa;

d.    membantu pemungutan pajak hotel dan restoran yang ada di desa.

21. Bidang Pertanahan

a.    penetapan sasaran areal dan lokasi kegiatan pengembangan lahan;

b.    memberikan surat keterangan hak atas tanah;

c.    memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah tingkat desa;

d.    penataan dan pemetaan Tata Guna Lahan.

22. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

a.    pelaksanaan registrasi penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur;

b.    pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kelahiran berdasarkan konsep Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH);

c.    pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kematian berdasarkan konsep Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, dan Angka Kematian Ibu saat persalinan;

d.    pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat migrasi penduduk;

e.    pelaksanaan registrasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan;

f.     pelaksanaan registrasi penduduk menurut jumlah pasangan usia subur, akseptor KB, Jan tingkat prevalensi;

g.    pelaksanaan registrasi penduduk menurut tingkat kesejahteraan rumah tangga berdasarkan kategori keluarga Pra Sejahtera, keluarga Sejahtera I dan Keluarga Sejahtera II;

h.    pelaksanaan registrasi penduduk menurut rata-rata jumlah anggota keluarga;

i.      pelaksanaan registrasi penduduk menurut besarnya jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Umum;^'

j.      pelaksanaan registrasi penduduk menurut agama yang dianutnya;

k.    pelaksanaan registrasi penduduk menurut alat kontrasepsi yang digunakan;

l.      menerbitkan surat keterangan untuk penerbitan KTP dan Kartu Keluarga;

m.  melakukan pendataan dan pembinaan dalam kegiatan mutasi penduduk.

23. Bidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

a.    penetapan desa dalam keadan darurat;

b.    penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat;

c.    pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;

d.    pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa berupa laporan.

24. Bidang Perencanaan

a.    penyusunan perencanaan pembangunan desa secara partisipatif;

b.    penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);

c.    Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPJDesa).

25. Bidang Penerangan/Informasi dan Komunikasi

a.    penanggulangan bencana alam skala desa;

b.    penyelenggaraan sosialisasi berbagai kebijaksanaan daerah melalui media pertemuan;

c.    pembinaan kelompok-kelompok komunikasi sosial;

d.    pembinaan pemancar radio desa;

e.    pemantauan media informasi yang beredar,

f.     pengelolaan media komunikasi perdesaan;

g.    pegembangan jaringan informasi dan komunikasi;

h.    penetapan jenis-jenis informasi pembangunan.

26. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

a.    rekomendasi pembentukan LSM perlindungan anak;

b.    pembentukan kelompok masyarakat bidang sosial dan peningkatan peran perempuan.

27. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

a.    penetapan standar keluarga sejahtera;

b.    pemberian rekomendasi penggunaan alat kontrasepsi;

c.    pengelolaan standar Makanan Sehat bagi Balita;

d.    pemasyarakatan program Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat;

e.    penetapan standar pelayanan keluarga sehat;

f.     pengembangan Gerakan Imunisasi dan Gizi Keluarga.

28. Bidang Pemuda dan Olahraga

a.    pengembangan sarana dan prasarana olahraga;

b.    rekomendasi perijinan pembangunan sarana olahraga;

c.    pembentukan dan pemberdayaan karang taruna;

d.    peningkatan sumber daya manusia bidang olahraga;

e.    penyaluran pemuda berprestasi di bidang olahraga;

f.     menfasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda, misalnya kelompok pemuda produktif dan group kesenian budaya;

g.    pemasyarakatan olah raga;

h.    penyelenggaraan pekan olah raga masyarakat;

i.      pengembangan sarana dan prasarana seni budaya bagi pemuda;

j.      memfasilitasi dan mengembangkan olah raga masyarakat tradisional, misalnya menyiapkan lapangan dan sarana lapangan serta sarana olah raga lainnya.

29. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

a.    melakukan identifikasi potensi sumber daya manusia tingkat lokal;

b.    peningkatan peranserta masyarakat desa dalam pembangunan tingkat lokal;

c.    penyiapan masyarakat yang menjadi pemberdayaan;

d.    penataan organisasi masyarakat desa.

30. Bidang Statistik

a.    pegelolaan dan penyediaan data-data tingkat lokal;

b.    penyusunan dan pegelolaan indeks pembangunan tingkat lokal.

31. Bidang Arsip dan Perpustakaan

a.    pengadaan dan pengelolaan Taman Bacaan dan Perpustakaan Desa;

b.    pegelolaan perpustakaan buku-buku petunjuk teknis.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

1.  PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN,MELIPUTI :

a.    menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

b.    memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa;

c.    memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

d.    memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;

e.    memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

f.     melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;

g.    melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;

h.    menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;

i.      mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

j.      melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;

k.    memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;

l.      menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;

m.  menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;

n.    memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan

o.    memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang­undangan;

p.    melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

2. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT MELIPUTI :

a.    memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

b.    memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;

c.    memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;

d.    memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa;

e.    memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang­undangan;

f.     memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;

g.    memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

h.    memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

i.      memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

j.      memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;

k.    memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;

l.      memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

m.  memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan

n.    memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.